Back to homepage

RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI DAERAH

  1. Dasar Hukum
  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
  5. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
  6. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
  7. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan dan Penyeberangan di Air
  8. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Trayek
  9. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Terminal
  10. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
  11. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan
  12. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
  13. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Retribusi Memperpanjang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
  14. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
  15. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor/KIR
  16. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
  17. Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
  18. Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

 

  1. Pengertian Umum

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Sebagaimana diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi jasa umum yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum yang dipungut di Kabupaten Melawi: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Retribusi jasa usaha yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, yang meliputi pelayanan daerah dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan, dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh swasta.
Retribusi jasa usaha yang dipungut di Kabupaten Melawi:
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (SETDA & DPU), Retribusi Pasar Grosir/Pertokoaan, Retribusi Terminal, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan, Retribusi Bengkel Umum dan Modif. KB.

Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu yang dipungut di Kabupaten Melawi :
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Asing.

 

  1. Tarif Dan Cara Perhitungan

Pemungutan retribusi daerah, Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.


Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah, Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 21 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 8-10 prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

  1. Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
  2. Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
  3. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Cara Perhitungan Retribusi

Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus sebagai berikut:


RETRIBUSI TERUTANG = TARIF RETRIBUSI X TINGKAT PENGGUNAAN JASA